Warga Terdampak Limbah Akan Kembali Grudug DPRD Rembang

By Administrator 10 Nov 2020, 10:49:02 WIB Hukum
Warga Terdampak Limbah Akan Kembali Grudug DPRD Rembang

Buma Subkhan Ketua FMPLR bersama Koordinator LeSPeM Bambang Wahyu Widodo


Rembang, panturaonline.com - Ribuan ton limbah ilegal di rembang kembali memanas pasalnya penyelesaian terkait limbah belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan bagi warga terdampak

ditemui disela sela kegiatannya Buma selaku ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Rembang (FMPLR) menyampaikan "Kita bersama warga terdampak akan kembali ke gedung DPRD Rembang untuk menanyakan hasil dari sidak lokasi limbah waktu itu" ujarnya

"Memang saat ini lokasi limbah sudah di garis polisi karena ada masyarakat yang melaporkan ke pihak Polres Rembang terkait keberadaan limbah tersebut, dan warga tersebut dalam pelaporannya tidak melalui koordinasi ke forum atau ke warga terdampak" lanjutnya

Baca Lainnya :

Ditanya terkait adanya laporan warga ke Polres Rembang, pihak forum menyampaikan "Kita secara resmi sudah melaporkan permasalahan limbah tersebut ke Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sudah ditindak lanjuti oleh team Gakkum KLH, dan terkait adanya warga yang melaporkan permasalahan limbah ke Polres Rembang kami ucapkan terima kasih karena ada warga yang peduli terhadap limbah tersebut" ungkapnya

"Karena pada dasarnya siapapun dapat melaporkan permasalahan lingkungan, saya secara pribadi dan ketua forum yang mendapat amanat langsung melalui surat kuasa dari warga terdampak menggunakan alur sesuai yang disepakati oleh warga" ungkap nya sambil menunjukan puluhan surat kuasa dari warga terdampak

"Kita hanya berpesan agar kasus ini tidak ditumpangi penumpang gelap yang hanya mencari keuntungan dari penderitaan masyarakat, karena saya sebagai warga sluke tau persis apa sebenarnya yang sedang diderita warga" pungkasnya

Sebagai informasi kasus puluhan ribu ton limbah B3 ilegal yang dibuang di Desa Jatisari kecamatan sluke kabupaten rembang sudah berlangsung dari bulan april 2020, limbah yang datang dari luar rembang tersebut dibawa melalui tongkang dan diangkut dari pelabuhan rembang menunju lokasi pembuangan di Desa Jatisari dikarenakan pada pembuangan awal di beberapa desa mendapat penolakan dari warga

Permasalahan puluhan ribu ton tersebut sebelumnya sudah di lakukan audensi oleh DPRD Kabupaten Rembang bersama Warga terdampak melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Rembang dan beberapa elemen masyarakat pada awal oktober

Kini warga teradampak melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Rembang bersama dengan LeSPeM (Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat), LSM BPPI (Barissan Patriot Peduli Indonesia), LSM LP3I (Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Indonesia) dan didampingi Lembaga Pengamat Lingkungan Nasional KAWALI (Koalisi Kawali Indonesia Lestari) 

Ditemui di Rembang Koordinator LeSPeM, Bambang Wahyu Widodo menyampaikan "Puluhan ribu ton limbah B3  yang ada di rembang itu tidak bisa didiamkan begitu saja, hukum harus ditegakan harus jelas penanganannya jangan ada permainan" ungkapnya

"Warga sudah lama merasakan dampak yang luar biasa dengan limbah tersebut, baunya menyengat sekali, dan sudah mulai muncul belatung di limbah tersebut ini harus segera tidak bisa nanti, kita akan dampingi warga dan akan kita kawal terus kasus ini" Lanjutnya

"Kita juga sudah menghubungi temen temen aktivis dari luar rembang untuk ikut mengawal permasalahan limbah di rembang dan kamis nanti mereka juga akan ikut hadir di DPRD Rembang" Pungkasnya 

Dihubungi melalui telponnya ketua KAWALI Jawa Tengah Heri Hermawan menyampaikan "Kita sudah kroscek di lapangan langsung terkait limbah tersebut dan limbah tersebut dari hasil penjernihan minyak atau yang biasa disebut Spent Bleatching Earth (SBE)  dan masuk kategori B3 yang mana dalam pengolahannya harus melalui pengawasan yang ketat" ungkapnya

"Kami akan dampingi warga terdampak yang akan kembali melakukan audensi di DPRD Rembang sebagai wujud komitmen KAWALI untuk menjaga kelesatarian lingkungan" lanjutnya

Ketika ditanya terkait harapan KAWALI terkait limbah tersebut, heri menjawab "Pemerintah daerah harus turun tangan langsung terkait limbah tersebut, karena limbah tersebut dari luar rembang atau antar daerah yang artinya tanggung jawab Kepala Daerah sangat jelas" pungkasnya

Sebagai informasi Audensi dan Orasi akan dilakukan oleh Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Rembang bersama dengan LeSPem (Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat), LSM BPPI (Barisan Patriot Peduli Indonesia), LSM LP3I (Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Indonesia) dan didampingi Lembaga Pengamat Lingkungan Nasional KAWALI (Koalisi Kawali Indonesia Lestari) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 di gedung DPRD Rembang. (HR/MA)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment